Sidang Hasto Kristiyanto: Satpam PDIP Jadi Saksi dalam Kasus Suap Harun Masiku

Sidang lanjutan kasus suap yang melibatkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (5/5/2025). Pada sidang kali ini, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua saksi penting yang memiliki hubungan langsung dengan perkara suap yang melibatkan Harun Masiku, mantan calon legislatif (caleg) PDIP yang kini menjadi buron. Kedua saksi yang dihadirkan adalah Kusnadi, staf Hasto Kristiyanto, dan Nur Hasan, seorang satpam di Kantor DPP PDIP.

Keterangan dari kedua saksi ini diharapkan dapat memperjelas peran Hasto dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Kusnadi, staf yang bekerja langsung dengan Hasto, memberikan penjelasan mengenai komunikasi yang terjadi antara dirinya dengan Hasto terkait pemilihan anggota legislatif yang melibatkan nama Harun Masiku. Dalam keterangannya, Kusnadi mengungkapkan bahwa dia sempat mendiskusikan masalah-masalah administratif dengan Hasto yang berhubungan dengan pemilihan anggota legislatif, namun tidak menjelaskan lebih lanjut soal keterlibatan Harun Masiku secara detail.

Sementara itu, Nur Hasan, satpam yang bertugas di Kantor DPP PDIP, memberikan kesaksian tentang kejadian-kejadian yang terjadi di kantor tersebut saat Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto hadir di sana. Menurut Nur Hasan, ia sempat melihat sejumlah pertemuan yang mencurigakan yang melibatkan Hasto dan beberapa orang penting, namun ia tidak tahu pasti apa yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Kesaksiannya penting dalam rangka melengkapi gambaran mengenai alur peristiwa yang terjadi di lingkungan PDIP pada saat itu.

Keterangan dari kedua saksi tersebut sangat penting bagi jaksa KPK dalam memperkuat dakwaan terhadap Hasto Kristiyanto. KPK menilai bahwa Hasto tidak hanya terlibat dalam proses pemilihan anggota legislatif, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap keputusan-keputusan yang diambil dalam partai untuk mengatur posisi Harun Masiku. Dalam sidang sebelumnya, KPK menyatakan bahwa Harun Masiku memberikan suap kepada sejumlah pihak di PDIP, termasuk kepada Hasto Kristiyanto, dengan tujuan untuk mempengaruhi proses pemilihan anggota legislatif di Komisi II DPR RI.

Kasus ini berawal dari laporan yang menyebutkan adanya dugaan suap yang diterima oleh anggota DPR dari PDIP, Harun Masiku, untuk mendapatkan posisi di Komisi II DPR. Diduga, uang yang diserahkan oleh Harun Masiku digunakan untuk mempengaruhi anggota partai dan pejabat yang terlibat dalam pemilihan tersebut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dan buron, Harun Masiku diduga terus berusaha untuk melibatkan pihak-pihak lain dalam rangka memperlancar rencananya.

Dalam proses persidangan yang masih berlangsung, Jaksa KPK terus menggali informasi lebih dalam dari saksi-saksi yang dihadirkan. Di sisi lain, Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya sempat diperiksa oleh KPK dan kemudian ditetapkan sebagai salah satu terdakwa utama dalam kasus ini, tetap membantah segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hasto mengklaim bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik suap tersebut dan mengatakan bahwa segala tindakan yang diambil selama proses pemilihan dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

Salah satu sorotan dalam persidangan ini adalah keterlibatan sejumlah pejabat publik lainnya dalam upaya Harun Masiku untuk mempengaruhi proses politik. Sejumlah pihak juga menilai bahwa keterlibatan para pejabat PDIP dalam kasus ini menggambarkan betapa rentannya sistem politik Indonesia terhadap praktik-praktik suap yang dapat merusak integritas pemilu dan demokrasi. Banyak pihak yang berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan transparansi dan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi di Indonesia.

Ke depannya, persidangan kasus suap Harun Masiku ini diprediksi akan terus mengungkap lebih banyak keterlibatan dari pejabat-pejabat publik yang ada di PDIP, bahkan kemungkinan akan memperluas ke pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Publik pun mengharapkan agar pengadilan dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan bukti yang ada, sehingga kasus ini dapat menjadi pembelajaran berharga dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebagai tambahan, pengamat hukum menilai bahwa proses persidangan ini memiliki dampak besar terhadap citra PDIP sebagai partai politik besar di Indonesia. Bagaimana partai ini menangani kasus internalnya, serta bagaimana proses hukum dapat berjalan tanpa intervensi politik, akan menjadi sorotan penting bagi masyarakat. Hingga kini, para pengamat hukum dan masyarakat terus memantau jalannya sidang dengan harapan bahwa keadilan dapat ditegakkan dalam perkara ini.