Jalan Berbayar di Jakarta Masih Wacana, Raperda ERP Belum Disahkan

Isu penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta kembali mencuat, namun dipastikan belum akan berjalan dalam waktu dekat. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Chaidir, membantah kabar bahwa kebijakan tersebut sudah mendekati tahap implementasi. Ia menegaskan bahwa ERP masih dalam tahap penggodokan dan belum ada keputusan final mengenai pelaksanaannya.

Menurut Chaidir, hingga kini belum ada pengesahan Raperda ERP, dan pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Pemprov DKI apakah akan menarik rancangan tersebut dari pembahasan dewan atau tidak. Penarikan itu penting untuk memulai proses evaluasi ulang terhadap rencana tersebut, serta melibatkan rapat resmi antara DPRD dan Pemprov sebelum ada langkah lanjutan.

Chaidir menyebut kegiatan yang dilakukan sejauh ini, seperti sosialisasi kepada masyarakat, hanya bertujuan untuk edukasi dan bukan sebagai penanda bahwa ERP akan segera dijalankan. “Proses ERP ini belum berjalan, masih dalam tahap pembahasan. Kami juga masih menunggu aspirasi dan masukan dari semua pihak,” ujarnya.

ERP sendiri dirancang sebagai kebijakan untuk mengurangi kemacetan dan mengatur arus lalu lintas di Jakarta, dengan cara mengenakan biaya bagi kendaraan pribadi yang melintasi ruas-ruas jalan tertentu. Namun, kebijakan ini tak luput dari kritik, terutama soal keadilan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah serta kesiapan infrastruktur teknis dan sosialnya.

Polemik soal ERP sebenarnya bukan hal baru. Perdebatan sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu dan selalu terbentur pada persoalan teknis, hukum, serta dukungan politik. Oleh karena itu, banyak kalangan yang menilai bahwa ERP masih jauh dari realisasi, dan prosesnya masih harus melalui berbagai tahapan panjang.

Di sisi lain, Pemprov DKI juga belum mengumumkan secara resmi apakah akan mempertahankan Raperda ERP dalam agenda legislasi tahun ini atau tidak. Bila Raperda ditarik, proses perumusan ulang akan diperlukan, lengkap dengan kajian ulang, konsultasi publik, serta kemungkinan revisi substansi sesuai perkembangan terbaru.

Dalam situasi ini, masyarakat diimbau agar tidak terlalu khawatir atau terpengaruh isu-isu menyesatkan yang beredar. Semua pihak, baik pemerintah maupun legislatif, masih dalam proses mendengarkan aspirasi dan menggodok langkah yang terbaik bagi kepentingan bersama.

DPRD DKI dalam waktu dekat dijadwalkan akan menggelar rapat lanjutan untuk menentukan sikap terkait Raperda ERP. Hasil dari rapat ini akan sangat menentukan arah kebijakan transportasi Jakarta ke depan, terutama terkait wacana jalan berbayar yang hingga kini masih terus menjadi kontroversi publik.