Cak Imin Desak Kemenkes Selidiki Penyebab Keracunan Massal di Cianjur Terkait Program MBG

Pada 21 April 2025, puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat, dilaporkan mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden ini melibatkan siswa dari dua sekolah, MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, yang dilaporkan menderita gejala keracunan setelah makan makanan yang disediakan melalui program tersebut. Akibat kejadian ini, sebanyak 78 orang, termasuk siswa dan beberapa guru, dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Menanggapi kejadian ini, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera menyelidiki penyebab keracunan tersebut. Cak Imin meminta agar Kemenkes memeriksa apakah keracunan disebabkan oleh faktor dalam proses pembuatan, distribusi, atau kualitas bahan makanan yang digunakan. Ia menegaskan pentingnya investigasi yang mendalam untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Sementara itu, tim dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang sudah turun langsung ke lokasi kejadian memastikan bahwa sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan telah dikirimkan ke laboratorium untuk dianalisis. Diharapkan hasil analisis tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai penyebab keracunan massal ini dalam waktu 7 hingga 10 hari mendatang.

Pihak kelurahan dan pemerintah daerah setempat segera menghentikan sementara program distribusi makanan MBG di wilayah tersebut hingga hasil penyelidikan keluar. Tindakan ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada lagi potensi bahaya bagi warga dan siswa yang menerima bantuan makanan tersebut. Masyarakat pun dihimbau untuk lebih berhati-hati terhadap program serupa dan melaporkan jika terjadi kejadian yang mencurigakan.

Pemerintah setempat mengungkapkan bahwa kejadian ini merupakan hal yang sangat disayangkan, mengingat tujuan dari program MBG adalah untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting di daerah tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, mereka berjanji untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini, termasuk memeriksa vendor yang menyediakan makanan.

Selain itu, Cak Imin juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai potensi dampak negatif yang bisa timbul dari kejadian ini terhadap program-program pemerintah lainnya. Ia menegaskan bahwa untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program MBG, perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap proses produksi dan distribusi makanan, serta memastikan bahwa vendor yang bekerja sama dengan pemerintah memiliki standar kualitas yang baik dan aman.

Sementara itu, beberapa anggota DPR dari Komisi IX, seperti Nurhadi, turut meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap semua vendor yang terlibat dalam program MBG. Mereka menilai bahwa kejadian ini perlu menjadi pelajaran penting untuk memastikan bahwa makanan yang diterima siswa benar-benar aman dan tidak membahayakan kesehatan mereka. Nurhadi juga mendesak agar pemerintah daerah melakukan langkah-langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang.

Ke depan, diharapkan kejadian keracunan massal ini menjadi titik balik bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap program-program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan keamanan pangan. Pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan bahan makanan yang aman juga diharapkan dapat lebih ditingkatkan agar kejadian serupa dapat dicegah dan anak-anak sekolah mendapatkan manfaat maksimal dari program MBG tanpa harus menghadapi risiko kesehatan.